Pilkada & Daerah

2010, Desain Pemekaran Usai

2010-01-20T18:46:00.000-08:00

Indonesia Terdiri atas 33 Provinsi, 398 Kabupaten, dan 93 Kota

Rabu, 20 Januari 2010 | 03:28 WIB

MADIUN, KOMPAS - Desain besar pemekaran wilayah di Indonesia ditargetkan tuntas tahun ini. Dari desain itulah nantinya diputuskan jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ideal di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan wilayah yang sekarang sudah dimekarkan digabung lagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Pendapa Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (19/1).

Presiden menjelaskan, saat ini belum ada lagi pemekaran wilayah karena pemerintah masih mengevaluasi perkembangan dan kinerja dari provinsi, kabupaten, dan kota yang sudah dimekarkan.

Presiden menyebutkan, selama 1999-2009 telah bertambah 205 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan penambahan daerah otonom baru ini, berarti sekarang telah ada 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.

”Konsekuensinya, anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan semakin besar, seperti untuk fasilitas pejabat, biaya perjalanan dinas, dan administrasi pemerintah,” kata Presiden. Imbasnya, anggaran yang tersedia sering kali habis untuk keperluan-keperluan itu daripada untuk kepentingan lain yang lebih penting, seperti menekan angka kemiskinan atau meningkatkan pendidikan dan kesehatan.

Pernyataan Presiden ini menanggapi harapan dari Apkasi yang diungkapkan oleh Ketua Umum Apkasi Sujono, yang juga Bupati Pacitan, agar wacana moratorium pemekaran wilayah dipikirkan kembali. Hal itu karena Apkasi melihat ada daerah yang mendesak segera dimekarkan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, saat acara pengarahan kepada bupati pada Rakernas Apkasi, Senin malam, mengatakan, banyak daerah otonom baru yang sampai sekarang belum berfungsi dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena belum adanya kantor pemerintahan, kantor bupati, dan kantor DPRD.

Bahkan, Gamawan menyebutkan, dari sekian banyak daerah otonom baru, 38 daerah di antaranya termasuk daerah tertinggal. Hal ini mengacu pada data dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Atas dasar itulah, pemekaran dihentikan untuk sementara sampai daerah-daerah otonom baru ini bisa berfungsi dengan baik. Sambil menunggu hal itu, Kementerian Dalam Negeri menyusun desain besar pemekaran wilayah sampai 2025 dan juga menentukan variabel yang diperlukan untuk menentukan suatu wilayah bisa dimekarkan menjadi provinsi, kabupaten, atau kota.

”Diperkirakan, pertengahan tahun grand design (desain besar) ini sudah tuntas, kemudian hasilnya akan disampaikan ke DPR. Lebih baik jika nantinya grand design ini bisa menjadi undang-undang atau peraturan pemerintah,” kata Gamawan.

Ketua Komisi II DPR Burhanuddin Napitupulu, yang juga hadir dalam Rakernas Apkasi, mengatakan, kalangan DPR sepakat dengan pemerintah terkait kebijakan moratorium pemekaran wilayah untuk sementara sampai keluar desain besar pemekaran wilayah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan Komisi II DPR adalah data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan. Data itu di antaranya menyebutkan, 79 persen daerah otonom baru belum memiliki batas wilayah yang jelas. Selain itu, sebanyak 22,8 persen pengisian jabatan tidak berdasarkan standar kompetensi. Hal lain, sebanyak 91,23 persen daerah otonom baru belum memiliki rencana tata ruang dan wilayah. (APA)

SUARA MERDEKA CETAK - Sukawi: Pak Bibit Tendensius

2009-09-04T02:19:00.001-07:00

SUARA MERDEKA CETAK - Sukawi: Pak Bibit Tendensius

Shared via AddThis

KOMPAS cetak - Pemungut Pajak Rokok Tidak Jelas

2009-08-17T15:30:00.000-07:00

KOMPAS cetak - Pemungut Pajak Rokok Tidak Jelas: "Pemungut Pajak Rokok Tidak Jelas"

KOMPAS cetak - Kabar Buruk dari Otonomi Daerah

2009-08-17T15:25:00.000-07:00

KOMPAS cetak - Kabar Buruk dari Otonomi Daerah: "Kabar Buruk dari Otonomi Daerah"

[[ batik indonesia info ]] » 2003 » April

2009-08-17T06:17:00.000-07:00

[[ batik indonesia info ]] » 2003 » April: "Kain Tradisional: Yang Beragam dan Terancam Punah"

Republic Megono

2009-08-17T06:13:00.000-07:00

Republic Megono: "Antara Kang Jasir dan Mas Jaman"

Republic Megono

2009-08-17T06:11:00.000-07:00

Republic Megono: "Pansus setujui renovasi Pasar Kajen"

Republic Megono: November 2007

2009-08-17T06:09:00.000-07:00

Republic Megono: November 2007: "Dari Pekajangan, Batik Pekalongan Berbicara"

Republic Megono: November 2007

2009-08-17T06:08:00.000-07:00

Republic Megono: November 2007: "Pasar Tradisional Bergaya Modern
SUDAH BERSIH, BELANJA APA PUN TERSEDIA
Pasar Kajen Kudu Niru Pasar Sing Koyo Kiye"

VIVANEWS - POLITIK - 10 Daerah di Sulsel Gelar Pilkada Bersama

2009-08-16T16:16:00.000-07:00

VIVANEWS - POLITIK - 10 Daerah di Sulsel Gelar Pilkada Bersama: "10 Daerah di Sulsel Gelar Pilkada Bersama"

KOMPAS cetak - Pimpinan DPRD Ditahan

2009-08-14T16:22:00.000-07:00

KOMPAS cetak - Pimpinan DPRD Ditahan: "Pimpinan DPRD Ditahan"

UANG NEGARA

2009-08-11T20:07:00.001-07:00

Rp 600 Triliun di Daerah Berbahaya

Rabu, 12 Agustus 2009 | 04:35 WIB

Jakarta, Kompas - Pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah mengarah pada kondisi yang membahayakan keuangan negara secara keseluruhan. Padahal, sekitar 60 persen atau Rp 600 triliun dari anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disalurkan ke daerah.

Pengelolaan yang membahayakan ini karena laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapat opini terburuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin bertambah. Sebaliknya, jumlah LKPD dengan opini terbaik dari BPK terus merosot.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Selasa (11/8), saat berbicara dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi Tahun 2009.

Perkembangan yang membahayakan itu terlihat dari hasil audit BPK atas LKPD tahun 2004 dan dibandingkan dengan tahun 2007 serta 2008. Jumlah LKPD yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) justru menurun dari 21 daerah pada tahun 2004 menjadi 8 daerah tahun 2008. WTP merupakan opini terbaik dari BPK.

Adapun jumlah LKPD yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian juga turun dari 249 daerah tahun 2004 menjadi 137 daerah tahun 2008. Opini ini setingkat lebih rendah dari opini WTP.

Akan tetapi, LKPD yang mendapatkan opini tak memberikan pendapat (disclaimer) justru naik dari 7 daerah tahun 2004 menjadi 120 daerah tahun 2007. Opini BPK ini menunjukkan banyaknya masalah pada LKPD.

”Lebih buruk lagi, LKPD yang mendapatkan opini adverse atau tidak wajar malah naik dari 10 daerah tahun 2004 menjadi 59 daerah tahun 2007. Kecenderungan berbahaya. Memperlihatkan sikap pemerintah daerah yang tak memberi perhatian pada pengelolaan keuangan negara yang baik,” ungkap Sri Mulyani.

Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, kondisi LKPD sangat mengkhawatirkan karena buruknya laporan keuangan bisa memengaruhi persepsi calon investor yang berniat menanamkan modal di daerah tersebut. Apalagi pemerintah daerah sudah diperkenankan menerbitkan obligasi untuk menambah sumber pembiayaan APBD mereka.

”Bagaimana obligasi kalian (pemerintah daerah) itu bisa ada yang beli kalau laporan keuangannya tidak beres?” ujarnya.

Kondisi itu mengkhawatirkan karena dari anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN, sekitar 60 persennya dialirkan ke daerah. Sebagai contoh, dari total anggaran belanja negara pada APBN Perubahan 2009 senilai Rp 1.005,7 triliun, sebesar 60,2 persen mengalir ke daerah melalui berbagai saluran.

Pertama, lewat program nasional (bantuan langsung tunai, Program Nasional Masyarakat Mandiri) Rp 35 triliun. Kedua, lewat anggaran pemerintah pusat (subsidi bahan bakar minyak, listrik, pupuk) Rp 140 triliun.

Ketiga, melalui anggaran transfer ke daerah (seperti dana alokasi umum dan dana bagi hasil) Rp 309,6 triliun. Keempat, lewat program kementerian dan lembaga nondepartemen (antara lain dana dekonsentrasi, tugas pembantuan) Rp 120,6 triliun.

Turunkan kepercayaan

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pambudhi mengatakan, buruknya hasil audit atas LKPD tersebut bisa menurunkan kepercayaan diri pemerintah daerah atas kemampuannya mengelola keuangan. Akibat lebih lanjut adalah timbulnya keengganan, bahkan ketakutan, menggunakan keuangan daerah yang berimplikasi pada turunnya penyerapan anggaran.

Transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah pun bisa terhambat. Contohnya, transfer dana alokasi khusus (DAK) tidak akan dilakukan sebelum penggunaan DAK periode sebelumnya dilaporkan atau tak dipakai.

Pada akhirnya, kualitas program yang dirancang pemerintah daerah akan kian rendah. Atas dasar itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Misalnya, diawali dengan evaluasi atas pelatihan keuangan daerah yang sudah menghasilkan lulusan tenaga pembukuan.

”Misalnya, apakah keterampilan yang diperoleh para lulusan itu bisa diimplementasikan. Sebab, rotasi jabatan sering kali pada rentang waktu yang pendek sehingga belum ada transfer pengetahuan dan keterampilan. Lalu, perlu ada penguatan peran aparat pengawasan daerah (Bawasda). Adapun pemerintah pusat perlu memberikan bantuan pelatihan,” ujar Agung.

Pengamat otonomi daerah dari Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro, menegaskan, buruknya LKPD sangat mengkhawatirkan karena tata kelola keuangan menjadi semakin buruk. Itu pun tidak konsisten dengan semangat pemilihan kepala daerah langsung yang mengedepankan tata kelola keuangan yang baik.

Pemerintah pusat harus menyiapkan mekanisme sanksi, yakni dengan mengurangi atau menahan DAK hingga daftar isian pelaksanaan anggaran. ”Selain itu, pemerintah jangan segan-segan mengumumkan daerah-daerah yang tidak berprestasi itu,” ujarnya. (OIN)

HIBAH Aset Menganggur Diserahkan kepada Daerah

2009-08-08T19:55:00.000-07:00

Sabtu, 8 Agustus 2009 | 05:25 WIB

Jakarta, Kompas - Aset-aset negara yang tidak terpakai akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini untuk mencegah kerusakan aset dan pemanfaatannya maksimal.

Daerah yang pertama kali mendapatkan hibah aset fisik adalah Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berupa tiga turbin gas eks PT Pertamina (Persero) plus aset tanah senilai Rp 71,785 miliar. Fasilitas ini dapat memenuhi 40 persen kebutuhan listrik di daerah itu.

”Ini penyerahan hibah fisik aset negara pada daerah yang pertama. Kami sudah meminta kementerian dan lembaga nondepartemen menginventarisasi aset-aset menganggur di lembaganya. Mereka melaporkan tidak ada yang menganggur. Namun, hasil penelusuran kami menunjukkan ada aset yang tak terpakai,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan, Hadiyanto di Jakarta, Jumat (7/8).

Ia menjelaskan, aset yang digolongkan menganggur adalah jika dalam empat tahun berturut- turut tidak dimanfaatkan lembaga yang bertanggung jawab mengelolanya. Aset-aset itu wajib dikembalikan ke negara dan pemanfaatannya diarahkan ke lembaga lain.

”Aset di pemerintah daerah yang tidak dipakai dalam empat tahun juga wajib dikembalikan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, sesuai kontrak hibah pada tiga turbin gas itu, jika dalam empat tahun tidak dimanfaatkan, harus dikembalikan kepada pemerintah pusat,” ujar Hadiyanto.

Selain tiga turbin, pemerintah pusat juga memberikan tanah seluas 6,64 hektar yang merupakan lokasi ketiga turbin gas tersebut kepada Pemprov NAD. Nilai ketiga turbin itu Rp 65,67 miliar, sedangkan nilai tanah Rp 6,115 miliar.

Kebutuhan listrik

Menurut Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, tiga turbin yang dihibahkan itu dapat memenuhi kebutuhan listrik 40 MW dari 100 MW kebutuhan listrik di Aceh.

Kekurangan daya 60 MW masih dipasok dari Sumatera Utara. Padahal, Sumut juga masih kekurangan pasokan listrik.

”Kami sangat berharap ada tiga proyek pembangkit listrik yang bisa segera dimulai tahun 2010, yakni pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 200 MW, pembangkit listrik tenaga panas bumi 60 MW, dan pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 200 MW,” kata dia.

Ketiga turbin gas yang dihibahkan pemerintah pusat itu pengelolaannya akan diserahkan kepada PT Bumi Terang Nanggroe Aceh, perusahaan swasta yang ditunjuk Pemprov NAD.

Awalnya, ketiga turbin gas itu dipakai untuk memasok listrik pabrik pengolahan LPG anak perusahaan Pertamina, yakni PT Arun NGL. Namun, sejak tahun 2000, ketiga turbin itu tak dipakai lagi seiring berhentinya produksi LPG.

”Sejak tsunami (26 Desember 2004), banyak aset pemerintah pusat yang tidak terpakai, antara lain 12 lapangan udara,” kata Irwandi. (OIN)

PAJAK Ongkos Parkir Bakal Naik

2009-08-08T19:54:00.000-07:00

Sabtu, 8 Agustus 2009 | 04:02 WIB

Jakarta, Kompas - Ongkos parkir bakal lebih mahal karena mulai 1 Januari 2010 tarif pajak parkir naik, yaitu dari maksimal 20 persen menjadi maksimal 30 persen. Besaran kenaikan tarif pajak parkir itu bergantung pada keputusan pemerintah kabupaten atau kota.

”Selain menaikkan tarif pajak parkir, kami juga mempertegas pembagian retribusi parkir yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah di tingkat kabupaten atau kota,” ujar Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) Harry Azhar Azis di Jakarta, Jumat (7/8).

Dijelaskan, untuk menambah ketertiban perparkiran, aturan pajak parkir dibedakan dengan retribusi parkir.

Pajak parkir dipungut di lokasi tertentu, misalnya perkantoran atau gedung, yang dikelola badan usaha tertentu.

Adapun retribusi parkir dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota, yaitu untuk lahan-lahan parkir kendaraan bermotor yang ada di pinggir jalan umum, yang selama ini sering kali dikelola oleh orang tertentu.

Dalam RUU PDRD disebutkan, obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan sebagai tempat usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.

Bukan obyek pajak

Ada empat kelompok tempat parkir yang tidak tergolong obyek pajak. Pertama, tempat parkir yang disediakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Kedua, tempat parkir di perkantoran khusus untuk karyawan kantor itu. Ketiga, tempat parkir di kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Keempat, tempat parkir lain yang ditetapkan peraturan daerah.

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, dan Kepabeanan Hariyadi Sukamdani, kenaikan tarif pajak parkir makin membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Peluang kenaikan tarif pajak parkir hingga maksimal 30 persen, ujar Hatiyadi, semestinya dibarengi dengan pembenahan sistem manajemen keuangan.

”Kalau tidak, itu artinya pemerintah pusat membiarkan korupsi merajalela. Penerimaan pajak dari bisnis perparkiran semestinya diaudit ketat,” ujarnya.

Kebijakan perparkiran selama ini terkesan angin-anginan. Di Jakarta, misalnya, belum lama ini dilakukan penguncian roda kendaraan bagi pengemudi yang tidak mematuhi aturan parkir di jalan. Namun, kebijakan ini hilang dalam sekejap.

”Kenaikan pajak parkir semestinya dibarengi sikap bertanggung jawab pengelola perparkiran, apabila kendaraan yang diparkir dibongkar maling,” demikian dikatakan Hariyadi Sukamdani. (OIN/OSA)

Pajak Daerah Dibatasi

2009-08-06T17:07:00.000-07:00

Rabu, 5 Agustus 2009 | 04:11 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah daerah tidak lagi leluasa menciptakan pajak dan retribusi baru yang merusak iklim investasi. Mulai 1 Januari 2010, setiap pungutan harus mengacu daftar tertutup dalam Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

”Sistem yang ditetapkan bersifat daftar tertutup, artinya daerah hanya diperbolehkan memungut pajak dan retribusi sesuai undang-undang ini sehingga tidak ada lagi daerah yang perlu mengubah, mencari, atau berkreasi yang tidak baik dalam arti mencari-cari penghasilan asli daerah,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (4/8).

Menkeu menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja dengan Panitia Khusus RUU PDRD yang mengagendakan pandangan fraksi mini atas RUU tersebut.

Seluruh fraksi yang ada di DPR menyetujui agar RUU yang sudah dibahas sejak Maret 2006 itu disahkan menjadi UU di Sidang Paripurna DPR.

Dalam RUU PDRD tersebut disebutkan lima jenis pajak yang diperbolehkan di level provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan baru yang disetujui seluruh fraksi.

Adapun sebelas jenis pajak untuk kabupaten dan kota adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam serta batuan.

Selain itu, pajak parkir, air tanah, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Semula PBB dan BPHTB berada di bawah pemerintah pusat.

Dampak negatif

Menurut Sri Mulyani, dengan adanya tambahan jenis pajak tersebut, kekuatan daerah yang menghimpun penerimaan pajak menjadi semakin besar.

Meskipun demikian, penambahan jenis pajak dan retribusi ini bisa berdampak negatif bagi perekonomian daerah apabila tidak ada pengawasan yang efektif, terutama dari pemerintah pusat.

”Atas dasar itu, saya bersama Menteri Dalam Negeri akan membuat mekanisme pengawasan yang lebih efisien, baik dalam kecepatan maupun sosialisasi pada daerah,” ujarnya.

Pengawasan yang dilakukan Departemen Keuangan dan Depdagri saat ini dilakukan dengan mengevaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah lama.

Ranperda dan perda berisi pungutan yang mengganggu iklim investasi akan direkomendasikan untuk dicabut. Mekanisme ini akan dipertahankan setelah RUU PDRD disahkan menjadi UU.

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nursanita Nasution, mengatakan, kewenangan daerah atas perpajakan harus diikuti peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan, munculnya pajak daerah akan menambah jumlah pungutan di daerah. ”Ini akan membuat tahun 2010 semakin marak dengan pajak,” ujarnya. (OIN)

Otonomi Daerah Masih Mendiskriminasi Perempuan

2009-03-23T18:34:00.000-07:00

Jakarta, Kompas - Otonomi daerah lebih luas yang diberikan setelah berakhirnya Orde Baru ternyata belum menghasilkan demokrasi yang substantif. Pemantauan Komnas Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menemukan 140 kebijakan daerah mendiskriminasi perempuan dan hanya 40 kebijakan yang kondusif untuk pemenuhan hak- hak warga negara.

Laporan Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara- Bangsa dari Komnas Perempuan itu disampaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (23/3). Ketua MK Mahfud MD memberi sambutan dalam pembukaan diskusi bersama Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandra Kirana.

Menurut Kamala, peluncuran laporan ini di MK merupakan upaya Komnas Perempuan menghapus kekerasan pada perempuan dengan mengajak lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif melakukan perubahan substantif atas peraturan yang mendiskriminasi warga negara, termasuk perempuan dan kelompok minoritas.

Menurut Kamala, dari 152 kebijakan daerah yang diskriminatif, 64 kebijakan merupakan diskriminasi langsung terhadap perempuan berupa pembatasan hak kemerdekaan berekspresi (21 peraturan yang mengatur cara berpakaian); pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum dengan mengkriminalisasi perempuan (38 kebijakan pemberantasan prostitusi dan 1 kebijakan tentang khalwat); serta pengabaian hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (4 peraturan tentang buruh migran).

Sisanya adalah kebijakan diskriminatif karena mengatur tentang agama yang sebetulnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan akibat pengucilan kelompok minoritas dan pembatas hak warga negara untuk beribadat menurut keyakinan masing-masing.

Tidak punya sistem

Menurut Kamala, perempuan dan kelompok minoritas hanya sarana dari proses pengikisan tatanan negara-bangsa yang mengkhianati konstitusi Indonesia. Yang dipertaruhkan dalam pembiaran atas lahirnya perda-perda tersebut selain hak perempuan dan kelompok minoritas, tetapi juga kewibawaan dan kepastian hukum serta sistem ketatanegaraan Indonesia yang utuh.

Kamala menyoroti khusus pemberlakuan peraturan daerah di Aceh (qanun), yang bertentangan dengan hukum nasional.

Tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh, Mahfud mengatakan, pilihan tersebut adalah pilihan politik yang harus memilih dari pilihan yang ada pada tahun 2006 dalam perjanjian yang didukung dunia internasional.

Mahfud juga mengatakan, pembatalan kebijakan daerah mekanismenya melalui Peraturan Presiden dengan batas waktu 60 hari sejak diterbitkan. Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat memerintahkan menteri di bawahnya untuk mengawasi hal ini. ”Masalahnya tidak ada yang memerhatikan isu seperti isu perempuan, yang diperhatikan hanya soal retribusi, pajak,” kata Mahfud.

Menanggapi hasil pemantauan yang disampaikan Andi Yentriani dari Komnas Perempuan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Ode Ida dalam diskusi mengatakan, pemerintah pusat tidak memiliki mekanisme pemantauan terhadap pembuatan dan pelaksanaan perda yang seharusnya menjadi tugas Depdagri.

Sayangnya dua pembicara lain, Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Marina Sidabutar dan Wakil Ketua Komnas HAM Hesti A Wulan, tidak membicarakan terobosan hukum secara substantif yang dapat dilakukan dua lembaga tersebut dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan. (NMP/NAL)

Jeda Pemekaran Harus Dilakukan

2009-02-18T01:33:00.001-08:00

85 Persen Pemekaran Tidak Berdampak Positif

Selasa, 17 Februari 2009 | 23:50 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah dan semua pihak yang terlibat diminta segera menerapkan kebijakan jeda atau penghentian sementara pemekaran wilayah di sejumlah daerah dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan evaluasi total.

Selain melakukan evaluasi, juga sekaligus mengadakan penetapan rancangan induk (grand design) soal tata ruang pemekaran di daerah-daerah.

Dengan demikian, pada masa mendatang tidak perlu lagi terjadi pemekaran daerah yang justru tidak tepat sasaran dan secara ekonomi malah merugikan dan memiskinkan daerah bersangkutan, apalagi jika daerah tersebut sekadar mengandalkan pendapatan dari Dana Alokasi Umum.

Kesimpulan tersebut muncul dalam diskusi bertema ”Moratorium Pemekaran Daerah”, Selasa (17/2), yang digelar di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Hadir sebagai pembicara adalah Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, guru besar Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro, anggota DPR dari Partai Golkar, Idrus Marham, dan Mardiyono dari Persatuan Wartawan Indonesia.

Menurut Bambang, daerah hasil pemekaran yang ingin dibentuk sebaiknya terlebih dahulu harus mengajukan bukan sekadar naskah akademis, melainkan juga studi kelayakan ekonomi dan finansial, yang dibuat oleh lembaga pengkajian yang punya kredibilitas dan telah distandardisasi sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat.

Idrus Marham memaparkan bahwa masa jeda baru selesai sampai ada rancangan induk tentang tata ruang pemekaran Indonesia. Dengan demikian, nantinya tidak perlu lagi ada persaingan atau mobilisasi untuk mengadakan pemekaran wilayah,” ujar Idrus.

Idrus mengakui bahwa selama ini pemekaran yang berlangsung di DPR kental dengan kepentingan politik praktis. Hal itu tecermin dari berbagai rekayasa dan cara-cara mobilisasi massa yang muncul di daerah-daerah tertentu yang mencoba memekarkan diri.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono mengatakan, 85 persen pemekaran wilayah tidak berdampak positif pada pelayanan publik dan peningkatan kehidupan masyarakat. Sebagian besar sumber pendapatan daerah otonom baru juga berasal dari dana perimbangan. Oleh karena itu, diperlukan moratorium pemekaran wilayah.

Aturan disempurnakan

Mardiyanto dalam diskusi mengatakan, saat ini sudah ada penyempurnaan peraturan mengenai pemekaran wilayah. Seusai diskusi, Mendagri menegaskan bahwa pemerintah kini sedang menyelesaikan rancangan induk daerah otonom sekaligus tahapan sehingga jumlah daerah otonom ideal di Indonesia tercapai. Rancangan induk ditargetkan rampung sebelum masa jabatan pemerintah berakhir tahun 2009 ini.

Di Padang, Sumatera Barat, pakar hukum tata negara, Saldi Isra, menilai pemerintah pusat punya tanggung jawab penuh atas pemekaran yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga diperlukan untuk mengevaluasi seluruh perjalanan daerah hasil pemekaran. (INA/ART/DWA)

Pemekaran Lebih Didasari Kepentingan Elite Politik

2009-02-17T02:57:00.001-08:00

Jakarta, Kompas - Terjadinya konflik dalam pemekaran sebuah wilayah diduga lebih banyak disebabkan oleh pertarungan kepentingan elite politik daripada kepentingan rakyat. Bahkan, mereka pula yang diduga memfasilitasi terjadinya tindakan anarkis untuk mencapai ambisi politik.

Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Oslan Purba, Senin (16/2) di Jakarta.

Pernah terjadi

Kekerasan yang terjadi mengiringi unjuk rasa pembentukan Provinsi Tapanuli pada 3 Februari lalu menjadi contohnya. Oslan mengatakan, seharusnya kejadian tersebut dapat diantisipasi, apalagi kejadian nyaris serupa juga pernah terjadi sebelumnya.

Dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Imparsial itu, dikemukakan pula bahwa anarkisme yang menyebabkan korban jiwa tersebut juga harus dihentikan. Selain mencoreng wajah demokrasi Indonesia, anarkisme juga menjadi ancaman bagi proses demokratisasi.

Konflik kepentingan

Ichsan Malik dari Institut Titian Perdamaian berpendapat bahwa sumber-sumber konflik dalam pemekaran itu lebih disebabkan oleh semakin mengerasnya konflik kepentingan. Pemekaran di Indonesia, menurutnya, sebagian besar didasari oleh kepentingan dan ambisi politik kekuasaan serta ekonomi.

”Bukan didasari oleh kepentingan untuk menyejahterakan rakyat atau memperkuat otonomi,” kata Ichsan.

Menurutnya, kondisi seperti itu harus diwaspadai. Rusdi Marpaung dari Imparsial berpendapat bahwa lemahnya kerja intelijen turut berpengaruh. Menurutnya, berbagai kejadian selayaknya tidak lepas dari pemantauan kerja intelijen.

Untuk itu, mereka mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Selain itu, mereka juga mengimbau agar calon anggota legislatif tidak menggunakan cara kekerasan dalam berpolitik.

Jajaran aparat keamanan pun diharapkan mampu bekerja dengan lebih profesional dan peka melihat kondisi emosional masyarakat. (JOS)

Stop Pemekaran

2009-02-17T02:55:00.000-08:00

Wahyudi Kumorotomo

Setelah isu kebijakan pemekaran daerah memakan korban meninggalnya Ketua DPRD Sumut, wacana yang berkembang adalah menstop pemekaran.

Bisakah ini dilakukan melihat masih banyaknya tuntutan dari daerah?

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah dan DPR telah berkali- kali menyerukan moratorium pemekaran. Juga sudah ada PP Nomor 78 Tahun 2007 menggantikan PP Nomor 129 Tahun 2000 yang dianggap kurang ampuh mencegah tuntutan pemekaran.

Namun, pemecahan wilayah administratif terus berlanjut. Indonesia kini terbagi dalam 33 provinsi dan 491 kabupaten. Daerah amat banyak, sulit dikendalikan secara administratif, sedangkan pelayanan publik justru menurun.

Dalam hal penduduk, provinsi terkecil hanya dihuni kurang dari 800.000 jiwa (Gorontalo), yang terbesar dihuni 35 juta jiwa (Jawa Timur). Untuk kabupaten/kota, jumlahnya antara 11.800 jiwa (Kabupaten Supiori) dan 4,1 juta jiwa (Kota Bandung).

Secara teoretis, pemekaran sebenarnya merupakan akibat logis desentralisasi. Masalahnya, pemekaran di Indonesia kini sudah kurang rasional dan landasan argumentasinya lemah (Ferrazzi, 2008). Pemekaran tidak lagi mengedepankan tujuan desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan pemerintah daerah yang responsif, dan meningkatkan kemakmuran di daerah.

Usul pemekaran biasanya karena faktor sejarah, adat, bahasa, etnis, atau merasa tertinggal dibandingkan dengan daerah sekitar. Lalu elite politik, calon bupati, atau anggota DPRD mendorong usul itu dengan menebar janji. Pemekaran juga didorong jajaran pemda karena peluang jabatan baru. Mereka mendapat manfaat dari kenaikan eselon atau adanya proyek gedung baru.

Sebuah kabupaten pemekaran di Maluku didapati tim anggaran berada dalam posisi sulit karena proyek-proyek gedung sudah seizin dinas pekerjaan umum dan bupati baru untuk dikerjakan sebelum APBD disahkan. Jika pemda tak ingin malu karena utangnya kepada rekanan tidak terbayar, tim harus menyetujui alokasi dana untuk proyek itu.

Ketika muncul usulan pemekaran daerah, elite politik di pusat cenderung menyetujui tanpa pertimbangan matang. Dari 17 paket RUU pembentukan yang diusulkan DPR tahun lalu, sebenarnya hanya tiga yang layak (Kompas, 23/12/2008). Berbeda dengan RUU Antipornografi atau RUU Badan Hukum Pendidikan terkait pendidikan tinggi yang disorot media dan LSM, pembahasan RUU pemekaran hampir selalu mulus. Dapat ditambahkan, uang sidang dan honor bagi anggota DPR untuk membahas semua RUU itu tetap sama.

Instrumen disinsentif

Upaya menstop pemekaran akan ditentang elite di daerah atau pihak-pihak yang mengedepankan primordialisme. Namun, melihat konflik di Sumut, Sumsel, Sulsel, Papua, dan semua daerah yang hendak dimekarkan, tidak ada kata lain kecuali menghentikannya. Perlu pemikiran jernih para anggota DPR, Departemen Dalam Negeri, dan DPOD agar otonomi daerah benar-benar berpihak pada kemakmuran rakyat daerah, bukan segelintir elite politik.

Syarat-syarat yang disebutkan PP No 78/2007 sebenarnya sudah ketat. Daerah yang dimekarkan harus sudah berfungsi selama 10 tahun untuk provinsi dan 7 tahun untuk kabupaten/kota. Provinsi minimal harus punya 5 kabupaten/kota, kabupaten punya 5 kecamatan, dan kota punya 4 kecamatan. Usulan mesti didukung dua pertiga dari seluruh wilayah desa atau kelurahan.

Sebaliknya, peraturan ini mendorong penggabungan daerah jika terjadi penurunan kualitas pelayanan. Maka, kini tinggal niat pemerintah untuk menegakkan peraturan ini. Syarat minimum jumlah penduduk harus dipertimbangkan bagi setiap usulan pemekaran yang masuk DPOD. Yang jauh lebih penting adalah agar anggota DPR jangan justru ikut menyiasati atau menerobos aturan yang telah disepakati.

Instrumen lain yang cukup mudah adalah dana perimbangan. Selama ini, DAU selalu diberikan dengan proporsi berdasarkan status administratif. Selain tidak bisa mengatasi kesenjangan horizontal antardaerah, alokasi semacam ini akan terus mendorong pemekaran. Jika DAU diberikan secara netral, daerah pemekaran akan mendapat jumlah dana yang dibagi dari daerah induknya, para pejabat dan elite lokal akan berpikir ulang untuk memekarkan diri.

Upaya yang harus dilakukan secara berkelanjutan adalah pendidikan politik di daerah. Warga harus menahan diri agar tidak mengedepankan primordialisme, seperti etnisitas, sejarah, atau sentimen sempit. Sebaliknya, warga perlu didorong untuk mementingkan hal-hal substansial, seperti tingkat kemakmuran yang merata dan pelayanan publik yang efisien. Dengan begitu, mereka tidak akan mudah dimobilisasi elite politik daerah untuk aneka kepentingan sempit. Inilah pendidikan demokrasi yang sesungguhnya.

Wahyudi Kumorotomo Dosen Jurusan Administrasi Negara Fisipol UGM

Jurnal Republik Pemalang, 1945

2009-02-15T21:57:00.000-08:00

by : Taufik Rahzen

Pemalang, kota yang berada di jalur utama pantai utara Jawa (Pantura), mengalami sejumlah fase sejarah yang menarik. Dari mulai hanya berstatus sebagai tanah perdikan pada masa Mataram, Pemalang juga mengalami undakan sejarah yang membara menyusul radikalisasi massa yang memakan tulah tak sedikit.

Letak geografis Pemalang sendiri unik. Jika ditarik garis dari utara ke selatan, tekstur geografis Pemalang berbentuk kurva yang makin lama makin naik. Di sebelah utara terdapat deretan pantai Laut Jawa dan di sebelah selatan menjulang dataran tinggi yang puncaknya berada di Gunung Slamet.

Jauh sebelum Pemalang menjadi tanah perdikan Mataram, kawasan ini sudah dihuni oleh masyarakat yang cukup teroganisir. Benda-benda arkeologis seperti punden berundak dan pemandian di Kecamatan Moga hingga patung Ganesa, lingga, kuburan dan batu nisan di desa Keropak menegaskan hal itu.

Kemunculan Pemalang dalam peta geopolitik di tlatah Jawa mulai terlacak ‘“setidaknya‘”sejak abad 17. Catatan yang ditinggalkan Rijklof Van Goens memberi petunjuk mengenai Pemalang. Di sana disebutkan bahwa bersama 14 daerah lainnya, Pemalang merupakan salah satu daerah yang tak tersentuh oleh dinasti politik mana pun di Jawa.

Pemalang mulai masuk dalam konstelasi geopolitik tlatah Jawa setelah pendiri dinasti Mataram, Penambahan Senopati, berhasil menaklukan daerah-daerah yang sebelumnya merdeka itu, termasuk Pemalang. Semenjak itulah Pemalang menjadi tanah perdikan yang dipimpin oleh seorang pangeran atau kerabat Sultan. Orang yang ditunjuk memerintah tanah perdikan itu tidak menetap di tanah yang dipimpinnya, tetapi tetap tinggal di Kraton.

Struktur pemerintahan di Pemalang mulai menemukan bentuknya yang rapi semenjak kepemimpinan Raden Mangoneng atau Pangoneng sekira tahun 1622. Ketika itu Pangeran Purbaya ditunjuk oleh Mataram sebagai penguasa di Pemalang, kendati yang bersangkutan tetap tinggal di lingkungan kraton Mataram. Mangoneng dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling sengit menentang VOC dan secara aktif membantuk proyek Sultan Agung menyerbu VOC di pusatnya sendiri: Batavia.

Fase ini mewariskan satu tradisi berupa seni bela diri “Krangkeng”. Seni bela diri ini muncul semenjak Pemalang terlibat dalam penyerangan Batavia pada masa Sultan Agung. Untuk keperluan itulah para pemuda banyak dilatih olah kanuragan yang biasa disertai tetabuhan. Dari sinilah Krangkeng muncul dan masih bertahan hingga sekarang.

Reputasi subversif pemimpin Pemalang yang sudah dirintis oleh Pangoneng diteruskan oleh Adipati Reksadiningrat yang memerintah hingga 1825, tahun dimulainya Perang Jawa. Ada kemungkinan Reksadiningrat diberhentikan dari jabatan Adipati (Bupati) karena keterlibatannya dengan Pangeran Diponegoro.

Usai Perang Jawa, Pemalang justru mencapai puncak keemasannya sebagai penghasil tanaman budi daya seperti padi, kopi, tembakau dan kacang. Pemalang, yang ketika itu berstatus sebagai kabupaten di bawah Karesidenan Pekalongan, mengalami kemakmuran yang melimpah ruah, terutama pada masa pemerintahan Bupati Sumo Negoro yang memerintah sejak 1832.

Pada bulan-bulan pertama kemerdekaan Republik Indonesia, dimulai pada Oktober 1945, Pemalang bersama Brebes dan Tegal (yang berada di wilayah Karesidenan Pekalongan) diguncang gerakan massa yang menggulingkan pemimpin-pemimpin administratif yang ditunjuk oleh Jakarta.

Massa radikal itu menolak kepemimpinan orang-orang yang dulu dianggap banyak bekerjasama dengan Belanda dan kemudian Jepang. Radikalisasi massa ini mulai mengalami kemunduran sejak akhir Desember 1945 setelah Jakarta mengirim TKR untuk mengatasi dan menangkap para pemimpin dari gerakan massa ini.

Selama proses sejarah yang panjang ini, pusat pemerintahan Pemalang berpindah sebanyak tiga kali. Pusat pemerintahan Pemalang yang pertaa berada di Desa Oneng. Selanjutnya berpindah ke daerah Ketandan. Pusat pemerintahan yang ketiga berada di sekitar alun-alun Pemalang sekarang.

Otonomi Daerah

2008-12-25T17:19:00.001-08:00

Pemekaran Lagi, Lagi, dan Lagi...

Jumat, 26 Desember 2008 | 00:27 WIB

Buku pelajaran sekolah harus kerap direvisi jika mencantumkan jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sampai dengan pertengahan Desember ini, Indonesia saat ini terdiri atas 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota.

Jumlah itu belum termasuk dengan 5 kota dan 1 kabupaten administratif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun, siapa bisa menjamin jumlah itu akan bertahan lama?

Faktanya, pemekaran amat marak terjadi pasca-era reformasi. Sejak tahun 2007 saja ada penambahan 57 kabupaten/kota. Yang terbaru, dua kabupaten baru disepakati lagi dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (19/12), menyambung persetujuan 12 daerah otonom baru pada 29 Oktober 2008.

Tak ayal, selepas rapat paripurna, seorang anggota Komisi II DPR hanya bisa geleng-geleng kepala. Pasalnya, jika mau tegas-keras-kaku sesuai dengan aturan baku, bisa jadi hanya dua daerah otonom yang lolos pada gelombang-pemekaran kali ini.

Sebenarnya, ”paket” RUU yang dibahas Komisi II DPR bersama pemerintah dalam dua masa persidangan terakhir sebanyak 17 RUU; dengan rincian, 2 RUU pembentukan kabupaten yang belum selesai dibahas sebelumnya, 14 RUU pembentukan kabupaten/kota, dan 1 RUU pembentukan provinsi baru.

Dalam dua masa persidangan DPR terakhir, penentuan calon daerah baru diputuskan lewat lobi. Proses politik akhirnya lebih menentukan ketimbang kelayakan teknis dengan serangkaian parameter.

Terjadi tarik ulur menyangkut nasib sejumlah calon daerah baru sehingga akhirnya persetujuan mesti melalui proses panjang. Pengambilan keputusan tingkat pertama dalam rapat kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri untuk menentukan nasib calon daerah baru terpaksa berjalan sampai dini hari.

Pada akhir Oktober lalu, Kabupaten Tambrauw bisa lolos setelah DPR menerima klarifikasi surat Gubernur Papua Barat mengenai cakupan wilayah calon kabupaten baru itu.

Sementara dalam rapat pada pertengahan Desember lalu, ada fraksi yang berkeras seluruh lima RUU disetujui, sementara pemerintah dan sebagian fraksi tetap kukuh bahwa hanya Maybrat dan Meranti yang memenuhi syarat. Namun, akhirnya Maybrat lolos.

Ketidakpuasan mengiringi ”kesepakatan” persetujuan daerah baru itu. Misalnya saja, Wakil Ketua Komisi II DPR Eka Santosa (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sempat menyoal inkonsistensi.

Pasalnya, pada pertengahan Oktober, Kepulauan Meranti tidak diloloskan berhubung persetujuan Gubernur dianggap tidak ”sah” karena prosedurnya tidak sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri.

Sebaliknya, ada calon daerah yang disetujui sekalipun usia penyelenggara pemerintahan daerah induk tidak sesuai batasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan induk dari Kabupaten Morotai baru berusia 5 tahun, sementara usia minimal penyelenggaraan pemerintahan mestinya 7 tahun. ”Unsur politis sangat kuat, bahkan sampai elite di Jakarta,” sebut Eka.

Terus terjadi

Apa pun, 14 daerah baru sudah resmi terbentuk lagi dalam dua persidangan DPR terakhir. Bahkan, Ketua DPR Agung Laksono (Fraksi Partai Golkar) seusai lobi yang berlangsung sekitar 1,5 jam pada Jumat (19/12) menyampaikan kesepakatan DPR bahwa usul pembentukan Provinsi Tapanuli, Kota Brastagi, dan Kabupaten Mandau diserahkan kepada Komisi II untuk terus memprosesnya.

Nasib Provinsi Tapanuli terkendala belum adanya sikap DPRD Provinsi Sumatera Utara, sementara calon Kota Brastagi di Sumatera Utara dan Kabupaten Mandau di Riau masih belum memenuhi jumlah minimal kecamatan untuk membentuk kabupaten/kota baru hasil pemekaran.

Jumlah tersebut bukan tidak mungkin akan bertambah lagi.

Terdapat 17 RUU pembentukan provinsi/kabupaten/kota yang masih dalam ”daftar tunggu”, yaitu menunggu surat Presiden mengenai penugasan menteri untuk membahasnya bersama DPR. Ke-17 RUU itu antara lain adalah soal pembentukan lima calon provinsi baru. Namun, syarat administratif ke-17 RUU tersebut masih belum lengkap. Misalnya, calon Kabupaten Morowali Utara masih belum ada persetujuan Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat, menilai tidak ada kesamaan persepsi dan kepentingan antara pihak legislatif dan eksekutif menyangkut pemekaran. Syarif menyebutkan, persetujuan pemekaran sarat dengan kepentingan politik jangka pendek. Dengan masa jabatan anggota DPR tinggal setahun lagi, tidak tertutup kemungkinan ada politik maksimalisasi-waktu.

Sisa masa jabatan adalah kesempatan yang mesti dimaksimalkan. Kemungkinan lain adalah ketika pihak eksekutif nyaris tidak berdaya berhadapan dengan legislatif yang menginisiasi mayoritas RUU pembentukan daerah baru. Padahal, instrumen menilai kelayakan lebih dikuasai oleh pihak eksekutif. ”Apa ini gejala pelapukan lembaga politik kita? Ini sangat mengkhawatirkan kalau bukan hanya fenomena sesaat,” sebut Syarif.

Syarif mengingatkan, mestinya masa depan daerah hasil pemekaran menjadi pertimbangan utama. Yang terasa, kesan pemaksaan sangat kental dalam setiap pembahasan RUU pemekaran. Padahal, ketika suatu daerah belum layak mekar, justru daerah itu sendiri yang terancam bahaya. Keuangan negara akan terbebani karena daerah baru hanya bisa ”menyusu” ke pusat.

Selain itu, kemampuan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari mestinya jadi pertimbangan. Perilaku penyelenggara bisa jadi malah menjerumuskan pemekaran menjauh dari tujuan sebenarnya. Misalnya saja, ada anggapan bahwa pemekaran akhirnya malah menjadi perluasan kantong korupsi. ”Boleh saja pemekaran, tapi mbok ya dipersiapkan secara matang,” saran Syarif. (SIDIK PRAMONO)

Urgensi Moratorium Pemekaran Daerah

2008-12-25T17:17:00.000-08:00

Aloysius Gunadi Brata

Pemerintah baru saja menyetujui pemekaran dua kabupaten.

Kedua kabupaten baru itu adalah Kabupaten Maybrat (Provinsi Papua Barat) dan Kabupaten Ke- pulauan Meranti (Provinsi Riau). Maka, total daerah di Indonesia jadi 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota (Kompas, 22/12).

Para penggagas pemekaran daerah tentu menyambut antusias pengesahan itu, terlebih bila hal itu didasarkan motivasi memburu rente ekonomi dan kekuasaan politik. Namun, karena pemekaran selama ini tak kunjung menghasilkan ”buah” yang berkualitas, amatlah krusial untuk menghentikan atau setidaknya memoratorium munculnya daerah-daerah otonom baru (DOB).

Bertolak belakang

Sikap pemerintah pusat yang begitu akomodatif terhadap gagasan (atau desakan politisi) soal pemekaran, sebenarnya bertolak belakang dengan temuan dan hasil kajian yang dilakukan sendiri.

Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007 yang dilakukan Bappenas dan UNDP (Juli 2008) menyarankan agar keputusan untuk memekarkan suatu daerah harus dilakukan dengan amat hati-hati.

Disebutkan, diperlukan masa persiapan agar pemerintah pusat dan daerah induk dapat memfasilitasi dan menyiapkan hal-hal penting terkait pemekaran, mulai dari aparatur pemerintahan sampai infrastruktur penunjang bagi aparatur sendiri. Bila persiapan telah selesai—bisa sampai 10 tahun, tergantung kondisi lapangan—baru dilakukan evaluasi apakah pemekaran layak dilakukan.

Kenyataannya, jangankan mendesakkan urgennya masa persiapan sebelum daerah baru dibentuk, pemerintah justru terkesan tidak bisa menghindar dari tuntutan pemekaran daerah. Padahal, studi Bappenas-UNDP telah menyebut perlunya ketegasan pemerintah pusat tentang hal ini. Pasalnya, secara umum, kondisi DOB masih tertinggal dari daerah induk (dan daerah kontrol/’sebanding’) meski pemekaran telah berjalan lima tahun.

”Menyerahnya” pemerintah pusat terhadap desakan pemerintah daerah mungkin dipandang sebagai upaya politik untuk merebut hati daerah, hal yang penting untuk menjadi salah satu modal memenangi pemilu mendatang. Politisi, dalam hal ini legislatif, memiliki kepentingan politik yang tidak jauh berbeda. Sementara itu, di daerah, pemekaran terkait kepentingan politik-ekonomi elite lokal tampak dari sejumlah studi politik lokal di Indonesia (Nordhold & Klinken 2007, eds).

Nasib rakyat

Dalam kondisi semacam itu, tentu amat sulit berharap adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat ataupun kualitas pelayanan publik di DOB. Disertasi Riatu Mariatul Qibthiyyah (2008) dari Andrew Young School of Policy Studies (Georgia State University) juga memberi indikasi demikian. Analisisnya menemukan, dampak pemekaran di Indonesia tidak seragam di antara daerah-daerah yang terpengaruh (seperti DOB dan daerah induk).

Perbedaan dampak ini lalu menguatkan pendapat, pemekaran hanya menguntungkan daerah-daerah tertentu, sementara daerah yang lain tertinggal. Berdasarkan evaluasi Depdagri, November 2006-Maret 2007, pemekaran juga cenderung menurunkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan jumlah penduduk miskin (Kompas, 22/12).

Dengan demikian, pemekaran daerah tidak otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat ataupun pelayanan publik. Studi evaluasi Bappenas-UNDP menemukan, pemekaran mendorong pelepasan penduduk miskin dari daerah induk ke DOB sehingga DOB menjadi tempat pemusatan penduduk miskin.

Tentu saja hal ini membuat perbedaan kesejahteraan kian parah antara daerah induk dan DOB. Jika ada yang mengalami peningkatan kesejahteraan, itu tidak lain hanya segelintir elite lokal yang terkait elite pusat dan dalam beberapa kasus dapat juga dengan korporasi-korporasi bisnis multinasional (Brata, 2008).

Padahal, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sering menjadi argumen utama pemekaran daerah. Namun, yang terjadi justru pemusatan ketertinggalan secara spasial dan peningkatan ketimpangan antarwarga di daerah baru.

Pengalaman menunjukkan, ketimpangan sosial-ekonomi merupakan salah satu penjelas penting konflik sosial yang terjadi di sini. Ironis bila pemekaran di satu sisi tak memperbaiki kualitas pelayanan publik tetapi justru menguatkan bibit-bibit konflik sosial yang akan kian bernuansa lokal.

Maka, tidak salah bila pembentukan daerah baru benar-benar dipertimbangkan matang, bila perlu dihentikan, setidaknya dimoratorium agar tidak menjadi bumerang pada kemudian hari.

Aloysius Gunadi Brata Dosen Prodi Ilmu Ekonomi, FE-UAJ, Yogyakarta

Sudah Empat Calon Independen Menang, Siapa Menyusul

2008-12-25T14:38:00.001-08:00

TEMPO Interaktif, Jakarta: Jumlah calon independen memenangkan pemilihan kepala daerah terus bertambah. Setelah Irwandi Yusuf sukses merebut kursi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, keberhasilan serupa disusul calon perorangan di Rote Ndou, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dalam pemilihan Bupati Rote Ndou beberapa waktu lalu pemenangkan adalah pasangan nonpartai yaitu Christian N Dillak, SH- Zacharias P Manafe. Pasangan ini mengalahkan calon independenn lain yaitu Leonard Haning MM-Drs Marthen L Saek.

Sedangkan pasangan kalah yang diusung partai adalah Marthen L. Henukh-Junus Famggidae dari PDI Perjuangan, pasangan Alfred H.J Zacharias-Steven A Mbatemooy diusung empat partai, kemudian pasangan diusung koalisi 8 partai Bernard E Pelle-Nur Yusak Ndu Ufi, serta pasangan diusung dua partai David Detaq-Yonis Messah.

Belum lama ini, tepatnya 18 Oktober 2008, pasangan independen O.K. Arya Zulkarnain-Gong Martua Siregar berhasil merebut kursi Bupati dan Wakil Bupati Batubara, Sumatera Utara.

Kemenangkan O.K. Arya Zulkarnain didorong oleh ketokohannya memperjuangkan pemekaran Kabupaten Batubara dari Kabupaten Asahan. Pasangan ini mengalahkan calon dari partai politik yang berjumlah tujuh pasang.

Calon independen yang masih gres memenangkan pemilihan kepala daerah yaitu pasangan Aceng Fikri-pemain sinetron Raden Dicky Chandra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut, Jawa Barat. Mereka mengalahkan pasangan Rudi Gunawan dan Oim Abdurohim yang diusung Partai Golkar dan PDI Perjuangan.

Berkat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peruabahan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Juli 2007, yang menerima gugatan Lalu Langgalawe, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sejak itu calon independen diakomodasi dalam ajang pemilihan bupati, wali kota, sampai gubernur.

ELIK S

Pemekaran Daerah Tak Berhenti

2008-12-21T23:46:00.000-08:00

Perlu Regulasi Kuat guna Mengatur

Jakarta, Kompas - Pembentukan daerah baru hasil pemekaran tidak akan berhenti jika tidak ada ketegasan dengan terus menuruti aspirasi daerah. Dibutuhkan regulasi yang kuat untuk mengatur pemekaran, termasuk pengaturan bagi DPR dan pemerintah sehingga bisa meloloskan calon daerah baru.

Untuk mengerem pemekaran, juga harus ada instrumen yang memastikan rakyat bisa mendapatkan akses pelayanan publik dengan mudah.

Pandangan itu disampaikan pengajar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Bambang Purwoko, di Jakarta, Sabtu (20/12).

Menurut Bambang, berbagai alasan mendasari gairah pemekaran daerah, misalnya saja ketidakpuasan terhadap kepala daerah atau dampak pemilihan kepala daerah. Akibatnya, tidak terhindarkan ada daerah yang sekadar menjadi kumpulan subetnis tertentu seperti ditemukan di sejumlah daerah baru di Sumatera Utara.

Bambang menilai, regulasi pemekaran masih terlalu mudah ditembus. Mestinya, soal pemekaran diatur ketat dalam bentuk undang-undang yang dikaitkan dengan strategi nasional menyangkut penataan daerah. Terkait dengan pemekaran yang telanjur tak terbendung, Bambang menyarankan adanya penguatan pemerintahan di tingkat kecamatan atau distrik yang langsung menangani pelayanan publik.

Bambang juga menilai tidak mungkin menggabungkan kembali daerah hasil pemekaran. Yang paling mungkin dilakukan adalah pembinaan terhadap daerah bersangkutan. ”Pembinaan itu bukan sekadar membikin peraturan,” ujar Bambang.

Dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (19/2), DPR bersama pemerintah menyetujui lagi dua daerah baru hasil pemekaran, yaitu Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Dengan tambahan tersebut, total terdapat 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia.

Juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR, Khaidir M Wafa, yang menyampaikan pendapat akhir fraksinya dalam rapat paripurna Jumat lalu menyebutkan, pemekaran tidak terbendung lagi justru ketika sejak 2005 hampir semua pemangku kepentingan menyerukan moratorium pemekaran. Evaluasi Departemen Dalam Negeri, November 2006-Maret 2007, pemekaran cenderung menurunkan rasio pendapatan asli daerah dan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Sebelumnya, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat, menilai, pertumbuhan daerah otonom baru di Indonesia sudah dalam taraf cukup mencengangkan. (dik)

Demokrasi di Sulawesi Barat

2008-12-16T14:11:00.001-08:00

Wapres Jusuf Kalla meminta Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh kembali ke daerah dan menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari.

Itulah pesan Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golkar yang disampaikan oleh Adnan kepada pers. Adnan didampingi Ketua DPRD Sulawesi Barat Hamzah Hapati Hasan mendatangi Kalla untuk melaporkan pemecatan dirinya selaku gubernur oleh Rapat Paripurna DPR Sulawesi Barat.

Rapat Paripurna DPRD mengusulkan pemberhentian Gubernur Anwar Adnan Saleh dan Wakil Gubernur Amri Sanusi. Rapat Paripurna DPRD itu dihadiri 19 dari 35 anggota DPRD, 14 anggota DPRD Fraksi Partai Golkar, termasuk Ketua DPRD, tidak hadir.

Pasangan Adnan dan Amri ditetapkan sebagai pemenang pilkada pada 28 Agustus 2006 dengan perolehan 220.076 (45,7 persen) suara. Sempat dilakukan penghitungan suara ulang di dua kecamatan, tetapi karena tuduhan terjadi kekeliruan data tidak terbukti, pasangan Adnan-Amri tetap ditetapkan sebagai pemenang pilkada.

Rapat Paripurna DPRD itu berawal dari putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, 17 Oktober 2006, yang memutuskan anggota tim kampanye Adnan, M Nasir Satar, melakukan politik uang dan dihukum denda Rp 3 juta. Nasir tidak banding atas putusan itu.

Atas putusan PN Polewali, KPU meminta fatwa MA. Ketua MA Bagir Manan dalam fatwanya antara lain mengatakan: ”... berhubung pelanggaran money politics sesudah ditetapkannya pemenang pilkada tidak diatur dalam perundang-undangan, maka sebaiknya tata cara pemberhentiannya mengikuti ketentuan undang-undang....”

Kita tak ingin konflik politik di Sulbar berkembang makin kompleks. UU No 34/2004 membuka ruang untuk pemberhentian seorang kepala/wakil kepala daerah oleh DPRD, di antaranya jika terjadi krisis kepercayaan yang meluas dan enam sebab lainnya. Namun, dalam UU itu tidak disebutkan pemberhentian kepala daerah yang disebabkan praktik politik uang yang dilakukan tim kampanyenya. Pihak Adnan telah membantah bahwa Nasir Satar adalah bagian dari tim kampanye mereka.

DPRD punya hak mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kita berharap prosedur demokratis yang telah disepakati undang-undang diikuti. Dalam cara pandang itu, usul DPRD kepada Presiden perlu direspons oleh Presiden. Presiden dalam hal ini Mendagri akan menilai apakah prosedur pengusulan pemberhentian kepala daerah sudah sesuai dengan undang-undang? Respons Presiden bisa saja menerima atau menolak usulan itu!

Dalam pendekatan legalistik, kita menggarisbawahi permintaan Wapres agar Adnan tetap menjalankan tugas pemerintahan. Kita tak ingin pelayanan publik terabaikan. Bukankah hadirnya pelayanan publik yang prima, hadirnya kesejahteraan rakyat, adalah bentuk nyata hadirnya sebuah kekuasaan yang melayani!

BPHTB Jadi Penerimaan Daerah

2008-12-14T16:24:00.000-08:00

Jakarta, Kompas - Penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan akan dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan demikian, daerah mendapat tambahan sumber penerimaan asli daerah.

”Keputusan finalnya ditetapkan dalam Panitia Kerja Amandemen Undang-Undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Ini hasil dari forum lobi antara pemerintah dan Panitia Khusus Amandemen UU PDRD untuk mempercepat penyelesaian UU ini,” ujar Ketua Panitia Khusus Amandemen UU PDRD, Harry Azhar Azis, pekan lalu di Jakarta.

Sebelumnya, DPR juga telah menyetujui penyerahan seluruh penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan.

”Adapun PBB sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan tetap menjadi penerimaan pemerintah pusat,” ujarnya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB) adalah pungutan yang dihimpun pada saat terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Data Ditjen Pajak menunjukkan, realisasi penerimaan BPHTB periode Januari-November 2008 mencapai Rp 4,528 triliun.

Adapun penerimaan PBB periode Januari-November 2008 mencapai Rp 20,426 triliun.

Stimulus investasi

Pengamat Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro, menegaskan, tanah dan bangunan layak dikelola sendiri oleh setiap daerah.

Atas dasar itu, daerah layak menerima hasil pungutan yang berbasiskan tanah dan bangunan, yakni PBB dan BPHTB.

Pengalihan hasil pungutan PBB dan BPHTB dibutuhkan oleh daerah untuk membiayai program-program yang dapat memberikan stimulus pada pengembangan investasi di wilayahnya.

Selain menerima hasil pungutan, menurut Bambang, daerah juga layak menjadi pihak yang menentukan kebijakan atas PBB dan BPHTB.

”Pihak pemungut PBB bisa tetap Ditjen Pajak, seperti sekarang. Namun, soal kebijakan, sebaiknya daerah yang menentukan, misalnya soal tarif PBB,” ujarnya.

Sebagai pemegang kebijakan, daerah diharapkan mengedepankan perbaikan iklim investasi dalam menetapkan tarif PBB. Daerah sebaiknya cenderung menurunkan tarif PBB agar dapat menarik minat investor ke wilayahnya.

”Dengan demikian, tarif pajak akan menjadi salah satu alat bagi daerah untuk bersaing dengan daerah lain memperebutkan investor,” ujar Bambang. (OIN)

Menyoroti Konflik Sejumlah Pilkada

2008-12-14T03:56:00.000-08:00

Salah satu pilar otonomi daerah ialah kemandirian memilih pemimpin daerah melalui pilkada. Hanya, pilkada ini sarat konflik. Sebegitu urgenkah pilkada bagi kemajuan daerah? Berikut analisis peneliti The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) Dadan S. Suharmawijaya.

-----------

Di antara banyak hal yang memengaruhi kemajuan daerah, salah satunya adalah kebijakan publik yang dikeluarkan di daerah tersebut. Demikian pula penentuan kebijakan daerah dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya, tergantung kepemimpinan di daerah itu. Di sini tampak benang merah antara kemajuan daerah dan pemilu kepala daerah (pilkada) secara langsung. Poin penting di dalamnya adalah peran kepala daerah dan proses pemilihan secara langsung.

Berdasar hasil studi implementasi Otonomi Daerah The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi sejak 2002, peran kepala daerah memang sangat menentukan. Baik dalam proses pembuatan kebijakan, inisiatif, maupun implementasi program-program inovatif di daerahnya.

Pada proses pembuatan kebijakan, misalnya, peran kepala daerah memiliki bobot yang paling tinggi, mencapai angka 73,7 persen. Bandingkan dengan peran dinas atau instansi pemda yang hanya memiliki peran 18,2 persen. Persentase selebihnya merupakan peran swasta dan masyarakat.

Demikian pula dalam hal inisiator program inovatif, peran kepala daerah cukup besar, yaitu mencapai bobot 30,1 persen. Angka tersebut memang berada di bawah bobot mesin birokrasi yang mencapai 48,4 persen. Sedangkan bobot inisiator selebihnya ada pada masyarakat, swasta, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah lainnya. Meski bobot terkait inisiator berada dibawar birokrasi, sebagai institusi yang tergantung personifikasi perorangan, hal itu sangat berarti.

Dengan demikian, dominasi peran yang begitu kuat dalam proses pembuatan kebijakan maupun inisiator program menjadikan kepala daerah sebagai figur sentral penentu kemajuan daerah. Konsekuensi dari kondisi itu menjadikan proses pemilihan kepala daerah sebagai hal penting pula. Karena itu, proses pemilihan secara langsung menjadi instrumen demokrasi yang paling tepat agar hak politik rakyat tidak terbajak.

Patut disayangkan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di sejumlah daerah di Indonesia ini ternyata sangat kurang. Berdasar pantauan JPPR di sejumlah pemilihan kepala daerah sejak 2005, rata-rata angka golput berkisar 45-50 persen. Demikian dikatakan Jerry Sumampaw dalam wawancara dengan Jawa Pos beberapa waktu lalu.

Kenyataan tersebut memperlihat adanya kesenjangan antara pentingnya peran kepala daerah dan kesadaran warga dalam memaknainya. Namun, Jerry menduga bahwa fenomena golput bisa jadi disebabkan kejenuhan rakyat atas konflik pilkada yang banyak muncul di berbagai daerah.

Konflik sebagai Fenomena Wajar

Maraknya konflik pilkada sesungguhnya merupakan fenomena yang wajar. Hal itu mengingat jumlah pemilihan kepala daerah sama dengan jumlah daerah otonom di Indonesia. Yakni, 33 provinsi, 93 kota, dan 396 kabupaten. Setiap hari, setidaknya ada pemilu kepala daerah di Indonesia yang diadakan.

Setiap kontestan politik tersebut dipastikan menimbulkan konflik. Dengan jumlah pemilihan kepala daerah yang sedemikian banyak, praktis pemberitaan konflik setiap hari muncul di media massa. Negara sendiri sejak awal sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan kewenangan terhadap lembaga yudikatif sebagai ruang penyelesaian konflik pemilihan kepala daerah. Kewenangan itu sebelumnya ditangani Mahkamah Agung, belakangan kewenangan ini dialihkan ke Mahkamah Konstitusi.

Selain banyak even pilkada, konflik muncul karena penyelewengan atas pelaksanaan pilkada yang dianggap curang, melanggar, dan tidak fair. Ketidakpuasan biasanya diajukan oleh pihak yang dikalahkan dengan mengadukan penyelenggara pemilu (KPUD) yang memenangkan pesaing yang dinilai tidak jujur. Selebihnya, konflik lebih banyak disebabkan ketidakpuasan pendukung kandidat karena tidak memenangi pertarungan.

Kemenangan oleh para pendukung sendiri seharusnya dimaknai ulang tidak sekadar berhasil merebut kursi kekuasaan. Kemenangan bagi pendukung seharusnya dinyatakan ketika pasangan pemimpin kepala daerah yang mereka dukung sukses menyejahterakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan daerah seharusnya dijadikan ukuran final kemenangan dalam pilkada. (mk/e-mail: dadan@jpip.or.id)

Menjaga Demokrasi di Jawa Timur

2008-12-13T17:24:00.000-08:00

Pemilihan Gubernur Jawa Timur dinilai cacat di tiga kabupaten Madura. Kedua pihak mesti menahan diri.

BILA Anda tak percaya demokrasi dan menganggap otonomi daerah hanya beban bagi negeri ini, mari melihat pemilihan kepala daerah di Jawa Timur. Di provinsi itu, konflik pascapemilihan pada November lalu memang bisa terjadi kapan saja. Tapi, melihat proses penyelesaian perseteruan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk sementara, bolehlah kita berbesar hati. Bahwa politik di Indonesia, sejauh ini, bisa hadir dalam wujud yang santun, ramah, dan konstitusional.

Adalah pasangan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono yang melapor kepada Mahkamah Konstitusi perihal kecurangan pendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf dalam pemilihan lalu. Khofifah dan Soekarwo adalah dua calon Gubernur Jawa Timur yang bertarung setelah mendapat suara teratas dalam pemilihan putaran pertama. Dalam pemilihan putaran kedua, Komisi Pemilihan Umum Daerah menetapkan Soekarwo sebagai pemenang.

Khofifah memprotes karena menduga ada kecurangan di sejumlah tempat di Madura. Mahkamah lalu bersidang dan pekan lalu memutuskan pencoblosan harus diulang di Sampang dan Bangkalan paling telat 60 hari setelah palu hakim diketuk. Di Pamekasan penghitungan suara yang harus diulang.

Penghitungan ulang ini menjadi signifikan karena perbedaan suara kedua kandidat sangat tipis: 0,6 persen. Khofifah berharap, jika pemilihan ulang ini berlangsung adil, ia akan unggul.

Jika tak percaya pada demokrasi dan menganggap otonomi daerah hanya biang kerok, Anda tentu akan pesimistis dan mengatakan rusuh bisa terjadi kapan saja. Memang benar, amuk pendukung satu atau dua kandidat bisa meletus menjelang, pada saat, atau setelah pencoblosan ulang. Tapi kemungkinan sebaliknya bisa pula terjadi: sengketa itu selesai dengan damai, tanpa bentrok.

Optimisme ini bukan tanpa dasar. Proses penyelesaian sengketa membuktikan bahwa politik di Jawa Timur bisa dijalankan dengan transparan dan hati teduh. Mahkamah Konstitusi dalam dua pekan persidangan dengan adil memberikan kesempatan kepada kedua seteru untuk beradu bukti dan argumen. Kedua kandidat, juga publik melalui liputan media massa, bisa melihat bagaimana pembuktian dilakukan secara terbuka di depan meja hijau.

Kubu Khofifah, misalnya, membawa saksi ke sidang. Mereka memutar rekaman percakapan telepon aparat desa yang merencanakan kecurangan. Mereka juga menghadirkan saksi yang diminta main sabun.

Mahkamah yakin praktek curang terjadi. Di Sampang, pendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf terbukti menggelembungkan suara. Di Pamekasan, panitia menggunakan formulir rekapitulasi yang tak standar karena hanya menyajikan rekap suara tiap desa dan bukan tiap tempat pemungutan suara. Kubu Soekarwo, untungnya, dengan legawa menerima putusan itu.

Proses yang sudah berjalan baik ini mesti dijaga. Kedua kubu mesti menahan diri agar pemilihan ulang berjalan lancar dan adil. Apalagi pemilihan ulang akan diselenggarakan tiga bulan sebelum pemilu legislatif 2009. Ricuh di Jawa Timur tentu akan berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu nasional.

Siapa pun yang menang dalam pemilihan ulang nanti harus berlapang dada. Mereka yang curang harus dihukum. Kepala desa dan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara yang memerintahkan pencoblosan tak halal harus diberi sanksi.

Pemilihan kepala daerah, sebagai perangkat demokrasi, harus dipelihara sebagai virtue atau kebaikan. Sengketa pemilihan tak boleh dibiarkan menjadi alasan bagi pembenci demokrasi untuk menyerang demokrasi.

Dana Bergulir Harus Dipertanggungjawabkan

2008-12-11T18:50:00.000-08:00

Jakarta, Kompas - Dana bergulir yang ditujukan untuk perkuatan permodalan koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah dana investasi. Oleh karena itu, penyaluran dan pengaturannya harus jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan, Kamis (11/12) di Jakarta.

Fadhil berpendapat, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2008 tentang dana bergulir, yang mensyaratkan bahwa dana bergulir harus dikembalikan kepada negara, harus dipahami dalam konteks ada ketidakjelasan laporan keuangan. Ini yang membuat Badan Pemeriksa Keuangan memberi pendapat disclaimer pada audit atas Kemennegkop dan UKM.

”PMK harus direview untuk sama-sama kembali melihat asas manfaat, tanpa harus menghalalkan segala cara. Dana bergulir harus dipahami sebagai dana investasi sehingga jelas pengaturannya. Dana ini bukan hibah,” ujar Fadhil. Sebelum ada PMK No 99/2008, dana bergulir tak perlu dikembalikan ke negara.

Keberadaan PMK No 99/2008 seharusnya tidak menjadi hambatan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat krisis, UMKM butuh penguatan. Turunnya daya beli masyarakat, akibat semakin banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan, bisa memengaruhi kondisi UMKM, yaitu dari usaha menengah bisa turun menjadi usaha kecil, dan yang kecil menjadi mikro.

”Ribuan pengangguran dampak dari krisis, mereka akan terpaksa memulai usaha dari usaha mikro,” tutur Fadhil.

Penopang

Krisis 1998 harus menjadi pelajaran bahwa UMKM mampu menjadi penopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, hasil Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UKM menyimpulkan agar Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM dipertahankan.

Kesimpulan itu merupakan sikap terhadap UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara, yang mengelompokkan Kemennegkop dan UKM dalam ruang lingkup penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi sehingga bisa ditiadakan.

”Ini bukan deklarasi atau kebulatan tekad yang dapat bernuansa politis,” kata Sekretaris Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM Guritno Kusumo.

Menurut pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, uji materi terhadap UU No 39/2008 harus segera diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ia berpendapat UU tersebut bisa menjadi salah satu agenda neoliberalisme yang berujung pada pembentukan pasar bebas. ”Kita patut pertanyakan komitmen pemerintah. Satu sisi membanggakan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional, di lain sisi, posisi kementerian sebagai institusi pelindung UMKM tidak diprioritaskan,” katanya. (OSA)

2.665 Raperda dan Perda Dibatalkanssssss

2008-12-11T18:45:00.001-08:00

Pemerintah Daerah Belum Sadar Krisis

Jakarta, Kompas - Sebanyak 2.665 rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah terkait aturan pajak dan retribusi dibatalkan oleh pemerintah pusat. Rancangan perda dan perda itu dinilai mengganggu iklim investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, dan tidak sejalan dengan aturan yang dibuat pemerintah pusat.

Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan (Depkeu) Mardiasmo mengungkapkan hal tersebut, Kamis (11/12) di Jakarta.

Dijelaskan, sejak tahun 2001 hingga 10 Desember 2008, Departemen Keuangan telah mengevaluasi 1.121 rancangan peraturan daerah (raperda). Dari jumlah tersebut, 67 persen di antaranya dibatalkan atau direvisi dan 33 persen diizinkan diterapkan menjadi perda.

Adapun dari 11.401 perda yang berlaku, sebanyak 2.398 di antaranya dibatalkan pemerintah pusat. Perda tersebut mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

”Banyak aturan yang tidak sinergis dengan aturan di pusat. Pungutan yang diambil daerah cenderung menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ini yang saya sinyalir otonomi menjadi auto money. Daerah berlomba-lomba menerapkan pungutan tanpa memerhatikan masalah lain,” tutur Mardiasmo.

Perda PDRD yang dibatalkan sebagian besar soal aturan pungutan. Dari 11.401 perda, 15 persen di antaranya di sektor perhubungan, 13 persen pertanian, 13 persen industri dan perdagangan, dan 11 persen kehutanan.

Perda yang paling banyak dibatalkan adalah yang berlaku di Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Pungutan yang ditetapkan di daerah, yang dinilai bermasalah, antara lain, adalah pajak pengolahan minyak yang tumpang tindih dengan aturan di pusat. Di pusat sudah ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri pengolahan minyak.

Contoh lain, retribusi atas pasar atau pelabuhan yang bukan milik pemerintah daerah (pemda). Pajak Hotel yang dikenakan atas jasa katering yang tumpang tindih dengan Undang-Undang PPN. Pajak Hiburan yang dikenakan atas taman rekreasi dan cagar budaya di daerah, padahal taman rekreasi bukan obyek Pajak Hiburan.

Mengabaikan

Mardiasmo mengatakan, meski sudah direkomendasikan batal, beberapa daerah mengabaikannya dan tetap menerapkan perda atau raperda yang sudah dibatalkan. ”Ini terjadi karena tidak ada sanksi bagi daerah yang nakal,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah berencana menerapkan sanksi. Rencana ini tengah dikaji dalam pembahasan amandemen UU PDRD yang diharapkan selesai minggu pertama Januari 2009.

”Kami sedang mengkaji sanksinya. Usulan pemerintah, setiap daerah yang melanggar rekomendasi kami akan dipotong dana perimbangannya,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto berpendapat, pembenahan ribuan perda bermasalah harus dilakukan pemerintah. Ini untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan krisis global saat ini.

”Masih banyak pemerintah daerah yang tidak menyadari ancaman krisis dan terus mempertahankan beragam aturan yang memberatkan perekonomian. Bagaimana mengurangi atau menghapus praktik ekonomi biaya tinggi itu konkret, apalagi pada saat krisis seperti sekarang ini,” ujar Djimanto.

Djimanto mencontohkan, di berbagai daerah, pemda mewajibkan setiap perusahaan memiliki sejumlah peralatan terkait syarat keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang ditentukan pemda.

”Masalahnya, setelah perusahaan membeli alat-alat yang disyaratkan, ada kewajiban membayar retribusi pengawasan oleh pemda terhadap ketersediaan dan kondisi alat-alat itu. Kan aneh, perusahaan disuruh beli, setelah itu diawasi pemda, tetapi perusahaan juga yang harus membiayai pengawasannya,” papar Djimanto. (OIN/DAY)

Pembebasan Lahan Jalan Tol Sebaiknya Dilakukan Pemerintah

2008-12-11T18:42:00.000-08:00

ss - Pembebasan lahan jalan tol sebaiknya dilakukan pemerintah. Bila pembebasan lahan sudah selesai, baru swasta digandeng untuk mengerjakan proyek konstruksinya.

”Lambatnya pembebasan lahan Tol Trans-Jawa menunjukkan pemerintah harus berperan membebaskan lahan. Pemerintah sebaiknya menyediakan dana sekaligus membebaskan lahan,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nurdin Manurung, Kamis (11/12) di Jakarta.

Nurdin menambahkan, selama biaya tanah dibebankan ke investor, sulit mempercepat pembangunan tol. Apalagi sering terjadi saling tuding antara investor dan pemerintah daerah mengenai siapa yang bersalah sehingga pembebasan lahan terlambat.

Pada proses pembebasan lahan Tol Trans-Jawa, dari Cikampek hingga Surabaya, memang terjadi keterlambatan luar biasa. Hingga kini pembebasan lahan untuk proyek tol baru 10 persen.

Tol Trans-Jawa dari Cikopo hingga Surabaya membutuhkan lahan 4.783 hektar dengan panjang 646,50 kilometer.

Dari total nilai investasi untuk proyek Tol Trans-Jawa Rp 33,88 triliun, dibutuhkan biaya pembebasan lahan Rp 3,5 triliun, termasuk dana APBN untuk membebaskan lahan tol ruas Solo-Ngawi dan Kertosono-Mojokerto.

”Kami mendukung bila pemerintah ingin mengambil alih pembebasan lahan. Risiko di sektor ini jadi lebih terukur,” ujar Harya Mitra Hidayat, Direktur Utama PT Semesta Marga Raya, perusahaan yang akan membangun ruas tol Kanci-Pejagan.

Apabila pemerintah mengambil alih pembebasan lahan, kata Nurdin, pemerintah tinggal menghitung finansialnya. Lalu, diterapkan terhadap pemangkasan tahun konsesi atau menurunkan tarif tol per kilometer.

Nurdin menjelaskan, pada Tol Trans-Jawa hanya ruas Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, dan Solo-Semarang yang menunjukkan perkembangan berarti. ”Ada masalah di beberapa ruas, seperti di ruas Cikopo-Palimanan ditolak pesantren Ciwaringin, tetapi akan diselesaikan Departemen Agama,” kata dia. (RYO)

Daerah Surplus Rp 45 Triliun

2008-12-11T18:39:00.000-08:00

Duplikasi Program Menggerus Dana Pemerintah

Jakarta, Kompas - Di saat kondisi anggaran pemerintah pusat serba kekurangan, keuangan daerah malah berlebih. Itu ditandai dengan sisa lebih penggunaan anggaran dari seluruh daerah pada tahun 2007 yang mencapai Rp 45 triliun.

”Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) ini terutama dana yang dipegang oleh daerah yang memiliki sumber daya alam. Mereka memiliki dana bagi hasil dalam jumlah besar karena pada tahun 2007 dan 2008 diuntungkan oleh harga komoditas yang tinggi,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Kamis (11/12) di Jakarta.

Menurut Sri Mulyani, surplus anggaran yang terjadi di daerah itu sangat kontras dengan kondisi fiskal APBN yang masih terus defisit. Ironisnya, di dalam APBN itu terkandung juga anggaran untuk transfer ke daerah.

”Melihat itu, seharusnya APBN tidak perlu defisit lagi karena ada banyak dana di daerah,” ujarnya.

Sri Mulyani menengarai ada banyak duplikasi program dan proyek yang terjadi selama ini sehingga untuk program atau proyek yang sama dibiayai oleh berbagai sumber dana, baik sumber pusat maupun daerah. Jika duplikasi ini bisa dihilangkan, pemerintah pusat seharusnya bisa lebih menghemat anggaran.

”Saya pernah diberi tahu warga Nusa Tenggara. Dia bilang di belakang rumahnya ada tiga saluran air yang dibangun Departemen Pekerjaan Umum, dana gubernur, dan bupati. Selain itu, di sektor pendidikan sebenarnya sudah jadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi tetap saja harus ada anggaran 20 persen dari APBN yang dialokasikan di Departemen Pendidikan Nasional. Seharusnya itu tak perlu terjadi,” paparnya.

Masalah pencairan

Gubernur Sumatera Selatan sekaligus Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia Alex Noerdin mengatakan, menumpuknya silpa terjadi karena ada masalah pencairan anggaran. Pencairan triwulan I dan II biasanya tepat waktu. Namun, jatah triwulan III dan IV sering terlambat.

”Sering kali, jatah yang dicairkan untuk triwulan III dan IV digabungkan pada Desember. Maka, tak ada yang bisa digunakan di lapangan,” ujarnya.

Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo menyebutkan, dari Rp 45 triliun silpa itu, Rp 32 triliun di antaranya disimpan di Sertifikat Bank Indonesia. ”Kami mendorong agar daerah membeli Surat Utang Negara agar bisa digunakan untuk pembangunan,” ujarnya (OIN)

Pilgub Putaran III (1)

2008-12-04T15:44:00.000-08:00

Teologi Perlawanan Masyarakat Madura

INI rekor baru dalam pesta demokrasi tingkat provinsi di Indonesia. Di Provinsi lain belum ada pemilihan gubernur (Pilgub) sampai dilaksanakan 3 putaran.

Di Jatim fenomena semacam itu bakal terjadi. Di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Madura bakal digelar Pilgub Jatim putaran III. Sedang di Kabupaten Pamekasan hanya dilakukan penghitungan ulang atas hasil coblosan Pilgub putaran II.

Perintah yuridis-formal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah menyidangkan sengketa rekapitulasi suara Pilgub putaran II. Sengketa ini melibatkan duet cagub-cawagub Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) versus KPU Jatim dan Panwas. Pihak terkait dengan kasus ini adalah duet cagub-cawagub Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). Pilgub Jatim menjadi perhelatan pesta demokrasi tingkat provinsi paling mahal dan paling melelahkan di Indonesia.

Tak kurang nilai anggaran sekitar Rp 850 miliar tersedot untuk menentukan seorang figur gubernur dan wakil gubernur di provinsi berpenduduk 37 juta jiwa lebih ini.

Maklum, jumlah pemilih Pilgub sangat besar, yakni mencapai 29,2 juta pemilih, yang memberikan hak suaranya di 62 ribu lebih tempat pemungutan suara (TPS).

Kenapa pelanggaran Pilgub putaran II hanya terjadi di Madura, khususnya di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan? Bahkan, MK dalam putusannya mengatakan bahwa bentuk pelanggaran itu bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Apakah hal itu ada kaitan dengan perspektif latar politik, antropologis, kultural, dam sosiologis masyarakat Madura, khususnya komunitas Madura di Bangkalan dan Sampang?

“Warga Madura itu umumnya tak mudah diikat dan bersifat egaliter. Karena itu, ada sedikit saja kekuatan, baik negara maupun nonnegara, mengobok-obok kebebasan mereka, ya pasti akan dilawan. Buktinya tak hanya di Pilgub putaran II, pada Pemilu terakhir rezim Orde Baru tahun 1997, juga terjadi coblosan ulang di Sampang,” kata pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Prof Dr Solichin Abdul Wahab MA, Kamis (4/12).

Bentuk perlawanan yang dilakukan warga Madura ketika kebebasan mereka diobok-obok bisa dalam bentuk diam, bersuara secara terbuka, dan aksi fisik. Kalau aksi fisik seperti pada kasus pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Nipah di Sampang pada tahun 1993, dimana persilisihan ini berujung terjadinya bentrokan fisik antara warga yang menguasai lahan dan militer.

Sejumlah nyawa melayang. Saat itu, Sampang di bawah pimpinan Bupati Bagus Hinayana yang berlatar belakang militer (TNI AD). “Itulah potret antropologi politik masyarakat Madura di Sampang. Hal itu tak jauh dengan komunitas masyarakat Madura lainnya di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep,” kata Solichin yang meraih gelar doktor (S3) bidang kebijakan publik dari Wageningen of University Belanda.

Pada Pemilu 1997 memang terjadi huru-hara politik di Sampang. Sejumlah TPS dibakar berikut perangkat keras lain yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Aksi ini muncul sebagai respon kalangan yang tak puas dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yang sarat rekayasa penguasa.

Kabupaten Sampang sejak Pemilu 1992 dikuasai Golkar. Pada Pemilu 1997, kemenangan itu itu coba direbut lagi oleh PPP. Kombinasi mesin Golkar plus intervensi birokrasi dan militer mencoba mempertahankan kemenangan Golkar di Sampang. Berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran Pemilu berlangsung tanpa ada peringatan dan sanksi. Warga protes. Anarkisme terjadi di sejumlah titik lokasi di Sampang.

Pemilu Ulang

Warga, khususnya elite dan simpatisan PPP di bawah pengaruh kuat KH Alawy Muhammad, menuntut Pemilu ulang di semua TPS di Sampang. Elite PPP saat itu menuntut dilakukannya Pemilu ulang di 1.033 TPS.

Penyebabnya, semua kotak suara, termasuk formulir CA-1, terbakar sewaktu kerusuhan 29 Mei 1997 malam. Anarkisme massa itu meledak karena banyak warga yang tak didaftar sebagai pemilih, saksi PPP sebagian besar tak diberi formulir CA-1, dan kepanitiaan di semua tingkatan tak menerapkan prinsip luber dan jurdil.

Kenyataannya, dari 1.033 TPS yang dituntut elite PPP Sampang untuk digelar Pemilu ulang, hanya disetujui 86 TPS. Dalam pelaksanaannya, ternyata tak semua TPS diulang. Ada 21 TPS yang tak diulang, sedang sisanya 65 TPS tetap melakukan coblos ulang.

Alasannya, CA-1-nya ditemukan atau ada yang masih menyimpan. Beberapa TPS yang tak jadi melaksanakan coblosan ulang itu antara lain 5 TPS di Desa Gunung Sekar, 2 TPS Rong tengah, 7 TPS Delpenang, 1 TPS Gunung Maddah, dan 6 TPS Tenggumung. Pemilu ulang tahun 1997 di Sampang itu tanpa partisipasi PPP. Sebab, pemilu tersebut tak dilaksanakan di seluruh TPS di Sampang sebagaimana tuntutan elite partai ini.

Pengurus PPP meminta Pemilu ulang secara keseluruhan harus digelar, karena hampir di semua TPS diwarnai pelanggaran dan kecurangan bersifat terstruktur dan sistemis. Akhirnya, ending Pemilu 1997 menempatkan Golkar merebut kursi terbanyak sebanyak 21 kursi dan PPP 16 kursi.

Saat itu yang menjadi Bupati Sampang adalah Fadhilah Budiono, yang di kemudian hari setelah rezim Orde Baru tumbang, menjadi tokoh PPP. Dia didukung partai berasas Islam itu untuk merebut kursi Bupati Sampang untuk masa jabatan kedua.

Fenomena Pemilu ulang di Sampang, Madura tahun 1997 adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Peristiwa politik itu jadi cikal bakal penting perjuangan demokrasi di Indonesia. Sekali lagi, Sampang memberikan inspirasi politik kepada warga lainnya untuk memberikan perlawanan dalam bentuk action kepada kekuatan negara dan nonnegara yang mencoba mengobok-obok kebebasan politik mereka.

Perlawanan itu tak sekadar bergerak di ranah teori semata. “Posisi Sampang yang berada di tengah-tengah Pulau Madura lebih memperlihatkan karakter keras dibanding komunitas Madura di Sumenep dan Pamekasan. Tapi, saya tak mengatakan mereka dalam kategori ekstreminitas dibanding komunitas lainnya di Madura,” kata Solichin Abdul Wahab.

Di sisi lain, secara keseluruhan beda suara Kaji versus Karsa pada Pilgub putaran II di 3 kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan) sekitar 220 suara untuk kemenangan Karsa. Namun, setelah turun putusan MK justru Kaji lebih unggul 138.746 suara dibanding Karsa.

Merujuk rekapitulasi suara KPU Jatim hasil Pilgub putaran II, Karsa mendapat 7.729.944 suara, sedang Kaji sebesar 7.669.721 suara. Selisih suara antara Karsa dan Kaji sebanyak 60.223 suara untuk kemenangan Karsa.

Dengan adanya putusan MK tersebut, suara Kaji menjadi 7.336.357 suara. Jumlah suara tersebut setelah dikurangi perolehan suara Kaji di Bangkalan dan Sampang sebanyak 333.364 suara. Sedang suara Karsa menjadi 7.197.611 suara.

Tingkat suara Karsa ini berdasarkan penghitungan suara Karsa versi rekapitulasi suara KPU Jatim dan dikurangi dengan suaranya di Bangkalan dan Sampang sebanyak 532.333 suara. Terlepas dari faktor penghitungan ulang di Pamekasan, maka suara Kaji untuk sementara lebih unggul sebanyak 138.746 suara. (Ainur Rohim-46)

Hitung Cepat dalam Pilgub Jawa Timur

2008-12-04T15:38:00.000-08:00

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN / Kompas Images
Para petugas Panitia Pemungutan Suara melakukan pengitungan surat suara seusai penutupan pencoblosan pemilihan gubernur putaran II di TPS 1 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (4/11).

Jumat, 5 Desember 2008 | 03:00 WIB

Deni Irvani

Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur telah mendorong Bestian Nainggolan menulis di Kompas (17/11) dengan judul ”Masih Layakkah Survei Dipercaya?” untuk menyimpulkan bahwa lembaga survei di Indonesia tidak layak dipercaya karena hasil quick count lembaga-lembaga survei itu meleset dari hasil perhitungan KPUD.

Sebenarnya sudah banyak penjelasan bahwa hasil penghitungan cepat (quick count) dan hasil KPU Jawa Timur itu secara statistik tidak berbeda. Tetapi, tampaknya penjelasan-penjelasan itu belum cukup.

Di samping itu, karena isi tulisan tersebut dirasakan cukup provokatif dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan quick count pada Pilgub Jawa Timur, saya merasa perlu menulis secara khusus untuk menjelaskannya.

”Margin of error”

Quick count bertumpu pada sampel dan di Jawa Timur, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menetapkan sampelnya 400 TPS atas dasar beberapa pertimbangan.

Pertama, diperkirakan selisih perolehan suara Karsa dan Kaji dari quick count akan lebih dari 4 persen sehingga selisih tersebut secara statistik signifikan dengan teknik kombinasi stratified-cluster sampling.

Kedua, penambahan sampel akan meningkatkan biaya pelaksanaan quick count.

Ketiga, menurut puluhan kali quick count, selisih yang sangat tipis, di bawah 1 persen, sangat jarang terjadi. Hanya terjadi di putaran pertama Pilgub Kalimantan Timur, di Pilgub Maluku Utara, dan di Pilgub Sulawesi Selatan.

Karena bersandar pada sampel, quick count pasti ada error-nya: tidak akan persis sama dengan hasil penghitungan seluruh TPS.

Di Jawa Timur, LSI menyatakan sejak awal bahwa error ini bisa +/- 1-2 persen untuk memudahkan perhitungan. Pada dasarnya, margin of error quick count di satu daerah bisa berbeda dengan daerah lain. Perbedaan ini terjadi bukan hanya karena jumlah sampelnya berbeda, tapi terutama juga karena besaran variasi antar-cluster ataupun antarstrata di setiap pilkada tidak sama. Namun, berdasarkan pengalaman, batasan margin of error di +/- 1-2 persen secara umum bisa menjadi acuan.

Margin of error yang kami umumkan tersebut tidak diterima oleh Saudara Bestian. Menurut dia, untuk sampel 400 TPS seperti yang digunakan LSI yang sebanding dengan 80.000 pemilih, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error-nya +/- 0,3 persen. Jadi, cukup jauh dari +/- 1-2 persen.

Margin of error Bestian itu tampaknya dihitung dengan asumsi bahwa penarikan sampel dalam quick count tersebut dilakukan dengan teknik simple random sampling dan unit penarikan sampel terkecilnya berupa suara tiap pemilih. Asumsi Bestian ini tidak tepat sebab teknik sampling yang digunakan LSI adalah stratified cluster sampling. Bestian harusnya menghitung efek dari stratifikasi dan cluster tersebut untuk mengetahui secara lebih teliti margin of error quick count LSI.

Pertanyaannya, mengapa stratified-cluster sampling, bukan simple random sampling saja? Secara teknis, simple random sampling tidak mungkin diterapkan untuk quick count karena sebelum pencoblosan, teknik ini menuntut kita tahu populasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara sah lengkap dengan identitasnya sehingga ketika terpilih sebagai sampel, bisa dicari dan dicatat. Padahal, data ini hanya diketahui setelah pencoblosan selesai dan tiap-tiap hasil coblos itu pun tanpa identitas. Jadi, simple random sampling dengan unit penarikan sampel terkecil berupa suara tiap pemilih tidak mungkin diterapkan.

Jalan keluar dari kesulitan itu adalah stratified cluster sampling. Stratifikasi pada dasarnya untuk mereduksi variasi di dalam sampel sehingga bisa mengurangi error. Sementara cluster untuk memudahkan penarikan sampel, tapi berpotensi menaikkan variasi di dalam sampel dan karena itu meningkatkan error. Berapa besar efek stratifikasi dan cluster ini terhadap total error dalam teknik stratified cluster sampling dengan TPS 400 itu?

Dalam Pilgub Jatim, populasi TPS-nya 62.765 untuk seluruh provinsi dikelompokkan menurut kabupaten/kota. Di tiap-tiap kabupaten/kota itu ditentukan proporsi TPS yang harus dipilih sesuai dengan jumlah atau populasi TPS di tiap-tiap kabupaten/kota tersebut, dan ini juga sesuai dengan proporsi populasi pemilih.

Dalam ilmu statistika, bagian ini dinamakan proses stratifikasi. Kemudian di setiap kabupaten/kota ditarik sampel TPS secara acak dengan jumlah yang proporsional tadi. Jumlahnya jauh lebih sedikit dari populasi TPS di tiap-tiap kabupaten dan kota. Bagian kedua ini disebut cluster sampling.

Hasil quick count menunjukkan bahwa pasangan Kaji mendapat suara 50,44 persen dan pasangan Karsa mendapat suara 49,56 persen. Dengan hasil prediksi suara yang sangat ketat tersebut, dalam rilisnya kepada pers, LSI menyatakan tidak bisa menyimpulkan siapa yang akan menjadi pemenang dalam Pilgub Jatim.

Pertanyaan yang kemudian mungkin muncul adalah apa yang mendasari kesimpulan tersebut, padahal menurut perhitungan simple random sampling margin of error-nya (+/- 0,3 persen) kurang dari separuh selisih suara Kaji dan Karsa menurut quick count LSI (0,44 persen)?

Formula untuk menghitung margin of error quick count LSI adalah sebagai berikut:

Dengan formula di atas, margin of error quick count LSI pada Pilgub Jawa Timur putaran kedua diprediksikan sebesar +/- 1,7 persen, bukan +/- 0,3 persen seperti yang dihitung oleh Bestian dengan asumsi simple random sampling itu. Dengan margin of error +/- 1,7 persen, suara Karsa sebesar 47,9 persen sampai 51,3 persen, sedangkan suara Kaji 48,7 persen sampai 52,1 persen. Artinya, suara kedua calon tidak berbeda signifikan sehingga tidak ada bukti yang kuat untuk dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan siapa di antara kedua calon yang akan memenangi pilkada. Pemenangnya bisa Kaji, bisa Karsa.

Selisih antara prediksi quick count LSI dan hasil resmi KPU Jatim hanya 0,64 persen, yang berarti masih di dalam rentang margin of error 1,7 persen. Dengan demikian, tidak ada masalah dengan hasil quick count yang diumumkan LSI.

Semoga tulisan ini bisa dipahami oleh pemerhati quick count sehingga tidak gegabah dalam memberi pernyataan yang terkesan menafikan kredibilitas lembaga survei dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman masyarakat.

Deni Irvani Peneliti Lembaga Survei Indonesia

KPU Jatim Bisa Tolak Putusan MK

2008-12-04T15:02:00.000-08:00

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) dapat menolak secara tegas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pengulangan pelaksanaan pemilihan Gubernur. Demikian dikatakan Wakil Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Muji Kartika Rahayu di Kantor KRHN, Kamis (4/12).

Dia menjelaskan, dalam UU 12 tahun 2008 sebagai pengganti UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 233 secara tegas melarang pilkada putaran kedua dilakukan pada Januari 2008, menyusul persiapan Pemilu 2009.
Jika memperhatikan UU tersebut, MK sama sekali tidak mempertimbangkan pasal di atas. Sayangnya, pihak KPU Jatim juga tidak memasukkan pasal itu dalam pertimbangan kepada majelis konstitusi. ”Tampaknya mereka (MK dan KPU Jatim) sama-sama tidak sadar sudah ada UU yang mengatur,” ujarnya.
Muji mengatakan, penolakan tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan kepada MK agar tidak mengulangi putusan yang bertentangan dengan aturan perundangan yang telah ada.

Mantan anggota KPU Jateng Hasyim Asy’ari menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa hasil pilgub Jatim setengah hati. Sebab tidak memenangkan pihak manapun dan malah memerintahkan pemungutan suara ulang di Sampang dan Bangkalan, serta penghitungan suara ulang di Pamekasan.

Sebenarnya putusan MK bersifat final, tapi dengan dibuka ruang pemungutan dan penghitungan ulang menjadikan putusan tersebut tidak final, karena hasilnya akan ditetapkan sebagai hasil akhir oleh KPU Jatim yang nantinya juga bisa digugat ke MK lagi. ”Di sini letak keanehannya,” katanya.

Menurut UU 24/2003 tentang MK, putusan MK bersifat final. Artinya tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut. Mestinya perintah MK menghitung ulang atau pungutan suara ulang dilaksanakan dalam konteks mencari bukti atau pembuktian sebelum muncul putusan akhir. Hal itu pernah dilakukan (perintah hitung ulang dalam konteks pembuktian seblum putusan) saat gugatan hasil pemilu 2004 di Sumenep. Nah, kalau yang sekarang ini, pungutan suara ulang di dua kabupaten itu sama artinya dengan pilkada ulang di dua wilayah tersebut.

Proses mulai dari pungutan dan penghitungan suara di TPS, rekap di PPK, KPU kabupaten dan rekap di KPU provinsi. Akhirnya KPU Jatim akan membuat keputusan baru tentang hasil pilgub Jatim. Padahal menurut UU Pemilu (UU 32/2004 dan UU 10/2008) pungutan dan hitung suara ulang adalah bagian dari electoral process yang hanya dapat dilakukan di tingkat tertentu (TPS/PPK tertentu) yang terdapat salah hitung, dengan mekanisme adanya rekomendasi panwas kecamatan dan PPK yang memutuskan perlu atau tidak pungutan atau penghitungan ulang.

Itu pun ada batas waktunya maksimal 7 hari setelah hari pungut suara untuk pungut suara ulang, bukan setelah penetapan hasil akhir. Kalau ada pungut suara ulang di dua kabupaten dan hitung ulang di satu kabupaten, pada akhirnya akan ada keputusan baru KPU Provinsi Jatim tentang hasil pilgub dan keputusan tersebut juga dapat digugat lagi ke MK bila ada yang tidak puas atau mengklaim ada salah hitung lagi. Ini berarti putusan MK belum final. Belum lagi kalau yang hadir atau suara sah jumlahnya berbeda dengan pilgub terdahulu.

Koordinator Divisi Politik KRHN Julianto mengatakan, penghitungan ulang dan pemungutan suara ulang di beberapa kabupaten di Jawa Timur sebagai sanksi dinilai tidak tepat. Langkah yang dilakukan MK dengan menerobos hukum ternyata menyebabkan ketidakpastian hukum penyelesaian sengketa mengenai hasil pemilihan gubernur. ”MK juga telah melepaskan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menyelesaikan sengketa Pilkada Jatim,” ujarnya.

Sebelumnya, MK memerintahkan KPU Jatim untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Pemilihan ulang itu harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak putusan itudibacakan.
Selain itu, dalam membacakan putusan, Ketua MK Mahfud MD mengatakan KPU Jatim harus melakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu paling lambat 30 hari.

MK juga memerintahkan KPU dan Bawas Pemilu untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, sesuai dengan kewenangannya.

Ketua FPD DPR Syarief Hasan mengatakan, pemilihan kepala daerah Jawa Timur bukan ‘pertarungan kecil’ antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melawan calon presiden Megawati Soekarnoputri. ”Lebih baik kita kembalikan ke masyarakat Jatim karena pilkada ini kan rakyat yang memilih pemimpin yang dikehendaki. Jadi, berlebihan jika hal ini dianggap sebagai head to head antara SBY dan Mega.” (J13,J22-49)