Jakarta, Kompas - Terjadinya konflik dalam pemekaran sebuah wilayah diduga lebih banyak disebabkan oleh pertarungan kepentingan elite politik daripada kepentingan rakyat. Bahkan, mereka pula yang diduga memfasilitasi terjadinya tindakan anarkis untuk mencapai ambisi politik.
Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Oslan Purba, Senin (16/2) di Jakarta.
Pernah terjadi
Kekerasan yang terjadi mengiringi unjuk rasa pembentukan Provinsi Tapanuli pada 3 Februari lalu menjadi contohnya. Oslan mengatakan, seharusnya kejadian tersebut dapat diantisipasi, apalagi kejadian nyaris serupa juga pernah terjadi sebelumnya.
Dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Imparsial itu, dikemukakan pula bahwa anarkisme yang menyebabkan korban jiwa tersebut juga harus dihentikan. Selain mencoreng wajah demokrasi Indonesia, anarkisme juga menjadi ancaman bagi proses demokratisasi.
Konflik kepentingan
Ichsan Malik dari Institut Titian Perdamaian berpendapat bahwa sumber-sumber konflik dalam pemekaran itu lebih disebabkan oleh semakin mengerasnya konflik kepentingan. Pemekaran di Indonesia, menurutnya, sebagian besar didasari oleh kepentingan dan ambisi politik kekuasaan serta ekonomi.
”Bukan didasari oleh kepentingan untuk menyejahterakan rakyat atau memperkuat otonomi,” kata Ichsan.
Menurutnya, kondisi seperti itu harus diwaspadai. Rusdi Marpaung dari Imparsial berpendapat bahwa lemahnya kerja intelijen turut berpengaruh. Menurutnya, berbagai kejadian selayaknya tidak lepas dari pemantauan kerja intelijen.
Untuk itu, mereka mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Selain itu, mereka juga mengimbau agar calon anggota legislatif tidak menggunakan cara kekerasan dalam berpolitik.
Jajaran aparat keamanan pun diharapkan mampu bekerja dengan lebih profesional dan peka melihat kondisi emosional masyarakat. (JOS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar